Progo News

YUDI PRAYUDI : KPUD DKI JAKARTA DISERANG SIBER ATAU CYBER ATTACK

SERANGAN siber atau cyber attack yang mengarah ke Indonesia, terus mengalami lonjakan. Catatan dari IDSIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure) menyebutkan, selama 2015 terjadi serangan siber ke Indonesia sebanyak 28.430.843 kali dan serangan itu melonjak hingga hampir lima kali lipat pada 2016 yang mencapai 135.672.984 kali.

Namun, dalam menghadapi serangan siber itu, tidak ada institusi negara yang berwenang untuk menangkal dan menanganinya. “Seperti misalnya kalau untuk pencarian dan pertolongan ada Basarnas, kalau menghadapi bencana alam ada BNPB, dan saat menghadapi terorisme ada BNPT demikian pula untuk narkoba ada BNN. Sedangkan untuk menganangi serangan siber sejauhn ini belum ada intitusi yang menangani,” kata Kepala Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia, Yudi Prayudi, Selasa.

Pada kesempatan itu, Yudi Prayudi juga menyorot terjadinya serangan siber terhadap KPU khususnya KPUD DKI Jakarta.

Ia menyebutkan, dalam serangan siber ke KPU DKI Jakarta itu, sempat muncul adanya kiriman dari seseorang yang memberi petunjuk bagaimana mengatasinya. Namun, lanjutnya, jika itu dilakukan justru akan menyebabkan server down.

Pada laman KPU DKI Jakarta, tambahnya, terjadi sesaat dan diperkirakan maintenance internal dengan cepat bisa menanganinya. Ia menambahkan, pada serangan itu, ada indikasi beberapa domain sempat kena deface. “Namun tidak sampai masuk ke sistem internal atau database utama,” ujarnya.

Disebutkan, dalam serangan itu terjadi adanya manipulasi data lokal website. Sehingga sempat muncul data pasangan calon dengan nomor urut 1 mencapat 5.487.816 suara, pasangan calon nomor urut 2 mendapat 9 suara dan pasangan nomor urut 3 mendapat 0 suara.

Dengan adanya peningkatan serangan siber itu, Yudi mendesak pemerintah agar segera membentuk lembaga atau badan yang menangani serangan siber itu.

Ia menyebutkan pentingnya membentuk badan tersebut juga karena selama ini belum ada koordinasi lintas sektoral dan multidimensi diantara lembaga yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas siber, misalnya Lembaga Sandi Negara, Kominfo, Cybercrime Polri, Kementerian Pertahanan, Kemenko Polkam dan sebagainya.

Sedangkan infrastruktur sektor swasta, ujarnya selama ini masih ditangani sendiri secara mandiri. “Dengan berbagai kondisi, maka saat ini pertanyaannya adalah siapkan kita dengan massive attack,” ujarnya. (AU)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *